Rabu, 02 Juli 2014

Mengajar dan membuka tempat usaha Bimbingan Belajar

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa yang saat ini aktif pada semester 8 di Universitas Gunadarma Depok, Saya memiliki kegiatan lain yaitu mengajar di Laboratorium Akuntansi Lanjut A, mengajar Bimbingan Belajar di LKP EEC serta mengajar Bimbingan Belajar di tempat yang dibuka sendiri. Saya mulai mengajar di Laboratorium Akuntansi sejak semester 4. 

Tahun 2013 saya diminta mengajar bimbel mata pelajaran bahasa inggris oleh pemilik LKP EEC yang berada di Cibitung Bekasi yang lokasinya sangat dekat dengan tempat tinggal saya. Saya pun melamar dan mengikuti wawancara, setelah itu saya diterima mengajar mata pelajaran bahasa inggris untuk siswa SD, SMP dan SMA setiap hari minggu.

Pada tahun yang sama, saya kembali diminta mengajar oleh salah satu orang tua siswa yang lokasinya pun cukup dekat dengan tempat tinggal yaitu Perum Villa Mutiara Jaya Cibitung. Awalnya saya menawarkan siswa tersebut untuk bergabung di LKP EEC namun orang tua siswa meminta saya saja yang datang ke rumah untuk mengajar.

Awal mengajar di Perum Villa Mutiara Jaya Cibitung pada tahun 2013, saya memiliki 4 orang siswa SD kelas 3 dan 5. Saya mengajarkan mata pelajaran bahasa inggris dan matematika. Karena ini merupakan usaha tanpa naungan lembaga apapun maka saya berniat membuka tempat usaha bimbel sendiri namun tetap mengajar di LKP EEC. Saat ini usaha tempat les saya ini sudah memiliki 11 siswa yang terdiri dari siswa PAUD dan SD. Saya pun didukung oleh teman saya untuk menjalankan tempat usaha ini. 

Mengajar bagi saya adalah cara belajar yang menyenangkan, berbagi cerita dan pengalaman bersama siswa - siswa mengenai apapun. Menjadi seorang pengajar memang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan siswa yang diajarkan menjadi siswa yang lebih baik lagi prestasinya.

Mengajar sambil kuliah bukan hal mudah untuk dijalani, saya hampir tidak memiliki hari libur. Senin sampai Jum'at saya melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dan juga menjalankan tugas di Laboratorium Akuntansi Lanjut A. Sabtu saya mengajar di tempat bimbel yang saya dirikan dan Minggu saya mengajar di LKP EEC. Tapi sejauh ini semua kegiatan yang saya jalankan sangat menyenangkan dan bermanfaat.

Dalam waktu dekat ini saya akan membuka les praktik komputer karena adanya permintaan siswa dan orang tua serta kebutuhan kemampuan menguasai komputer sejak dini. Saya berniat tetap menjalankan usaha ini setelah lulus dan sambil bekerja pada suatu perusahaan yang lokasinya tidak berjauhan. Masih pada sekitar Cibitung dan Cikarang.

Selasa, 10 Juni 2014

Analisis Kinerja PT Unilever Tbk tahun 2012















AKUNTANSI INTERNASIONAL





ANALISIS KINERJA KEUANGAN



PT UNILEVER TBK TAHUN 2012















Disusun Oleh


4EB13


Kelompok 2 : Afrika Selatan






FAJAR JATNIKA 22210552


MAYA NURMALA SARI 24210292


NITALIA OKTAVIANI 25210014


SARI UTAMI 26210385


SINTYA EKA PUTRI 26210568














FAKULTAS EKONOMI


UNIVERSITAS GUNADARMA


DEPOK


2014



BAB I


PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang


Masalah yang berhubungan dengan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil, akan mempunyai peran dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat yang dapat meneyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat bertahan dan dapat berkembang, perusahaan harus selalu mengamati kondisi dan kinerja perusahaan


Laporan keuangan merupakan informasi yang tepat untuk melihat kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang sehingga dapat digunakan untuk membantu para pengguna laporan dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.


Untuk menilai kinerja perusahaan, alat analisis sering digunakan adalah rasio atau indeks, yang mnghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis rasio dapat memberikan hasil mengenai kinerja perusahaan sesuai dengan keadaan perusahaan.


PT Unilever Tbk adalah perusahaan kosmetik dan perlengkapan rumah tangga yang brand produknya sangat dikenal masyarakat antara lain brand ponds, pepsodent, dll. Dengan perusahaan sebesar unilever dengan produk – produknya yang menjadi market leader, ada kemungkinan bahwa kinerja keuangan perusahaannya juga baik. Dengan alasan tersebut makalah ini dibuat untuk menilai kinerja keuangan di PT Unilever Tbk


Berdasarkan uraian tersebut, maka makalah ini diberi judul "Analisis Kinerja Keuangan pada PT Unilever. Tbk Tahun 2012"






1.2 Rumusan Masalah


Bagaimana kinerja keuangan dari PT Unilever Tbk Pada Tahun 2012?






1.4 Tujuan Masalah


Untuk mengetahui kinerja keuangan dari PT Unilever Tbk Tbk Tahun 2012






BAB II


LANDASAN TEORI






2.1 Laporan Keuangan


2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan


Berdasarkan pendapat Slamet Munawir (2002 : 2), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk


berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.


Berdasarkan pendapat Agnes Sawir (2005 : 2), media yang dapat dipakai untuk


meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan


keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. Menurut pendapat Harry Supangkat (2005 : 20), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, penggabungan, dan pengikhtisaran semua transaksi yang dilakukan perusahaan dengan seluruh pihak terkait dengan kegiatan usahanya dan peristiwa penting yang terjadi di perusahaan.


Menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2006 : 8), laporan keuangan merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional organisasi dan akibatnya selama tahun baku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 2) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya, sebagai Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.


Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu laporan keuangan itu meliputi dua hal pokok, yaitu: Neraca dan Laporan Laba-Rugi. Neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada saat tertentu. Laporan Laba-Rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.






2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan


Berdasarkan pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 4), tujuan laporan


keuangan adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan


perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

b) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

c) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.


Menurut Rudianto (2006 : 98), secara umum laporan keuangan disusun dengan beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

a) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai


sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

b) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.

c) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan


dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntasi yang digunakan.






2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 2), pemakai laporan keuangan


meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:


a) Investor.


Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.


b) Karyawan.


Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.


c) Pemberi Pinjaman.


Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.


d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya.


Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi


pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada


kelangsungan hidup perusahaan.


e) Pelanggan.


Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan


hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.


f) Pemerintah.


Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun stastistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.


g) Masyarakat.


Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.


Menurut pendapat Marisi P. Purba dan Andreas (2006 : 2-4), Pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal.


a) Pemakai Internal


• Manajemen.


Manajemen berkepentingan melihat besar kecilnya laba perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan juga dapat menentukan strategi, pengawasan serta menjadi ukuran dalam memberikan insentif karyawan. Manajemen juga bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan.


b) Pemakai Eksternal


• Penanam Modal.


Penanam modal dan penasihatnya berkepentingan dengan risiko yang melekat pada investasi mereka serta berapa besar deviden yang akan mereka peroleh. Mereka juga akan mengambil keputusan, apakah akan tetap berinvestasi atau menarik investasi yang telah dilakukan.


• Pemberi Pinjaman.


Pemberi pinjaman terutama bank, tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar oleh perusahan pada saat jatuh tempo.


• Pemasok dan Kreditor Usaha lainnya.


Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dengan tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman. Jika perusahaan adalah pelanggan utama mereka, maka berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan.


• Pelanggan.


Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.


• Pemerintah dan Badan Regulator lainnya.


Pemerintah dan badan regulasi lainnya berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Pemerintah dan badan regulasi lainnya membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan Nasional dan statistik lainnya. Lembaga Negara selain pemerintah yang berkepentingan atas laporan keuangan adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan analisa Capital Adequacy Ratio atau CAR secara Nasional, Bank Indonesia mengumpulkan informasi dari laporan keuangan bank yang dilaporkan secara berkala.






• Masyarakat.


Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misal, Perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian Nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan, serta rangkaian aktivitasnya.


• Karyawan.


Karyawan berkepentingan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.






2.1.4 Komponen Laporan Keuangan


Secara umum laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:


a) Neraca, adalah laporan keuangan yang memperlihatkan jumlah dan sifat


aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik usaha pada saat tertentu.


• Aktiva, adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang


biasanya dinyatakan dalam satuan uang.


• Kewajiban, adalah utang yang harus dibayar perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang.


• Modal, adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan.


Berdasarkan pendapat Agnes Sawir (2005 : 3), neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Secara garis besar, neraca memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan.


b) Laporan Laba-Rugi, adalah suatu daftar yang menggambarkan hasil operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Di dalamnya terdiri dari pendapatan dan beban. Bila pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba dan bila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan menderita kerugian.


• Pendapatan, adalah aliran penerimaan kas/harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa.


• Beban, adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan.


Berdasarkan pendapat Agnes Sawir (2005 : 4), laporan laba-rugi merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu.


c) Laporan Perubahan Modal, adalah suatu daftar informasi yang


menggambarkan tentang perubahan modal pemilik. Perubahan ini biasa disebabkan karena ada tambahan modal atau disebabkan adanya prive (pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik).


d) Laporan Arus Kas, adalah suatu daftar informasi yang melaporkan


penerimaan dan pengeluaran kas entitas selama periode tertentu, serta dari mana kas datang dan bagaimana kas tersebut dibelanjakan. Di dalam laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:


• Aktivitas Operasi, yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang menghasilkan laba bersih.


• Aktivitas Investasi, yang berkaitan dengan akun-akun dalam aktiva tetap.


• Aktivitas Pendanaan, yang berkaitan dengan akun kewajiban dan ekuitas pemilik.


Berdasarkan pendapat Harry Supangkat (2005 : 43-44), pada dasarnya perusahaan harus membuat tiga macam laporan keuangan, yaitu:


a) Neraca; adalah ringkasan mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu


yang menunjukkan Aktiva sama dengan Kewajiban ditambah Ekuitas. Aktiva terdiri atas Aktiva Lancar dan Aktiva Tidak Lancar, sedangkan Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.


Definisi lancar dan jangka pendek adalah periode yang kurang dari satu tahun, sedangkan definisi tidak lancar dan jangka panjang adalah periode waktu yang lebih lama dari satu tahun. Adapun Ekuitas adalah modal sendiri Pemilik yang merupakan selisih antara nilai buku Aktiva dan Kewajiban.


b) Laporan Laba Rugi; adalah ringkasan mengenai Pendapatan dan Biaya yang selisih antara keduanya akan menunjukkan Laba atau Rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Pembuatan Laporan Laba Rugi dilakukan berdasarkan prinsip akrual di mana Pendapatan dan Biaya akan dicatat pada saat terjadinya bukan pada saat diterima atau dibayarkannya.


c) Laporan Arus Kas; adalah ringkasan mengenai transaksi dalam bentuk kas yang berasal dari tiga macam kegiatan yang dilakukan perusahaan, yaitu Kegiatan Operasi, Kegiatan Investasi, dan Kegiatan Pendanaan.






2.2 Analisa Rasio Keuangan


2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan


Berdasarkan pendapat Agnes Sawir (2005 : 6), untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya.


Menurut pendapat Slamet Munawir (2002 : 37), analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Artinya


berdasarkan data-data yang terdapat dalam laporan keuangan baik dari neraca, laporan laba-rugi, maupun kedua-duanya dapat dihitung bermacam-macam jenis rasio yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan.






2.2.2 Kegunaan Rasio-rasio Keuangan


Menurut pendapat Agnes Sawir (2005 : 6), analisis rasio keuangan, yang


menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi satu dengan lainnya,


dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada


saat ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi parakreditor dan investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh.






2.2.3 Penggunaan Analisa Rasio


Menurut pendapat Agnes Sawir (2005 : 6), rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan, yaitu:


a) Perbandingan Internal.


Memperbandingkan rasio sekarang dengan yang lalu untuk perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan disajikan dalam bentuk suatu daftar untuk periode beberapa tahun, analis dapat mempelajari komposisi perubahanperubahan dan menetapkan apakah telah terdapat suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan dan prestasi perusahaan selama jangka waktu tersebut.


b) Perbandingan Eksternal.


Perbandingan meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.










BAB III


PEMBAHASAN






3.1 Analisis Laporan Keuangan PT Unilever, Tbk






1) Rasio Likuiditas


Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi.


a. Current Ratio


Rasio ini menunjukkan posisi kas entitas dan kemampuan memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek.


Current Ratio = Aktiva Lancar : Hutang lancar x 100%


















Tabel 1


Perhitungan Current Ratio PT. Unilever Tbk


Tahun 2012


(Dalam Jutaan Rupiah)




Tahun


Aktiva Lancar


Hutang lancar



2012


5.035.962


7.535.896















Pada tahun 2012 Current Ratio sebesar 68%, artinya setiap hutang lancar Rp 1,00 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 0,68.


Dapat dilihat dari perhitungan diatas tahun 2012 bahwa posisi keuangan entitas dalam keadaan illiquid karena entitas tidak mampu menjamin hutang lancar. Hal ini berarti aktiva lancar tidak dapat dijadikan jaminan untuk membayar hutang apabila terjadi likuidasi.






b. Quick Ratio


Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam menyediakan kas dan aktiva lainnya yang dapat dilikuidasikan dengan segera jika diperlukan.


Quick Ratio = (Aktiva Lancar- Persediaan) : Hutang Lancar






Tabel 2


Perhitungan Quick Ratio PT. Unilever Tbk


Tahun 2012


(Dalam Jutaan Rupiah)




Tahun


Aktiva Lancar


Persediaan


Hutang Lancar



2012


5.035.962


2.061.899


7.535.896











Pada tahun 2012 hasil perhitungan quick ratio quick ratio sebesar 39% artinya setiap hutang lancar Rp 1,00 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 0,39. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa quick ratio dibawah standar yaitu kurang dari 100%, sehingga semua aktiva lancar selain persediaan tidak dapat dijadikan jaminan untuk membayar hutang lancar.






2) Rasio Profitabilitas


Rasio ini menunjukkan kemampuan entitas untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan.






a) Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)


Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba setelah harga pokok penjualan, beban operasi/usaha, beban lain-lain dan pajak dalam hubungannya dengan penjualan.


NPM = EAT : Penjualan Bersih






Tabel 5


Perhitungan Net Profit Margin PT. Unilever Tbk


Tahun 2012


(Dalam Jutaan Rupiah)




Tahun


EAT


Penjualan Bersih



2012


4.839.145


27.303.248











Pada tahun 2012 hasil perhitungan Net Profit Margin sebesar 18% yang berarti setiap rupiah penjualan menghasilkan Rp 0,18


Dari perhitungan diatas terlihat bahwa adanya keuntungan yang dihasilkan dari penjualan meskipun hanya 18%.










b) Return On Investment (ROI)


Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang diinginkan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efisien dana yang ditanamkan.


ROI = EAT : Total Aktiva


Tabel 6


Perhitungan Return On Investment PT Unilever


Tahun 2012


(Dalam Jutaan Rupiah)




Tahun


EAT


Total Aktiva



2012


4.839.145


11.984.312







Pada tahun 2012 hasil perhitungan ROI sebesar 40% yang berarti setiap rupiah aktiva menghasilkan keuntungan netto Rp 0,4.


Dilihat dari perhitungan diatas perusahaan tetap menghasilkan keuntungan walaupun keuntungan yang diberikan kepada investor kecil.










3) Rasio Pasar


Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang (Mulyadi, 2006 : 75).


Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para pemegang saham menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham.






1. Rasio Pendapatan Per Lembar Saham (Earning Per Share)


Earning Per Share (EPS) biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajmen. EPS menunjukan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham.


Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan harga saham di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. EPS hanya dihitung untuk saham biasa.


EPS = (Laba bersih bagi pemegang saham biasa) / jumlah saham beredar






2. Rasio Harga Laba (Price Earning Ratio)


Price Earning Ratio (PER) menunjukan berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Oleh para investor rasio ini digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kesedian para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi, biasanya memiliki PER yang tinggi. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah.


PER = Harga pasar per lembar saham / Pendapatan per lembar saham






3. Rasio Pasar Per Buku (Price To Book Value Ratio)


Rasio ini menunjukan berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan, semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan (wealth) yang dinikmati oleh pemilik perusahaan


Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup potensial. Bila seorang investor pesimis atas prospek suatu saham, maka banyak saham dijual pada harga di bawah nilai bukunya. Sebaliknya jika investor optimis maka saham dijual dengan harga di atas nilai bukunya.


Book value per share (nilai buku per saham) dihitung dengan membagi ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar.


PBV = Harga pasar per saham / Nilai buku per saham






4. Rasio Pendapatan Dividen (Dividend Yield Ratio)


Dividen yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividend yield yang rendah, karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti pembaginya tinggi, maka dividend yield untuk perusahaan semacam ini akan cenderung lebih rendah.


DY = Dividen per lembar saham / Harga per lembar saham






5. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio)


Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor sedangkan bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan.


Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai raio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini maka semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan.


DPR = (Dividen per lembar saham / Pendapatan per lembar saham) x 100%













BAB IV


KESIMPULAN










Pada kinerja keuangan PT. Unilever,Tbk dapat dikatakan belum baik. Karena keuangan entitas dalam keadaan illiquid bisa dilihat dari nilai presentase current ratio dan quick rasionya yaitu 68% dan 39% masih dibawah 100%, yang berarti aktiva lancar sulit dijadikan jaminan untuk membayar hutang apabila terjadi likuidasi. Sehingga ketergantungan pada kreditor sangat besar untuk membiayai entitas. Meskipun entitas dalam keadaan illiquid tetapi entitas tetap dapat menghasilkan keuntungan walaupun keuntungan yang dihasilkan kecil.

Dan walaupun perusahaan sebesar Unilever dengan brand yang terkenal namun asset perusahaan ini masih rendah dibandingan dengan hutang lancarnya.










DAFTAR PUSTAKA





Andra Kusumadiyanto.2006. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Kelompok Industri Rokok. Skripsi Universitas Widyatama.






Hilman James, dan Naresh Makhijani. 2012. Menciptakan Balanced Scorecard Untuk Organisasi Jasa Keuangan. Jakarta: Erlangga.






Rizki Yoland. 2011. Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Yang Memadai Pada Perusahaan Bio Tech Sarana Bandung. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 2 (no 5), 22-23.






Ikatan Akuntansi Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta.





Kaplan Robert S, dan Anthony A. Atkinson. 2012. Akuntansi Manajemen Edisi Kelima Jilid 2. Jakarta: Indeks.





Lesmana, Rico dan Rudy Surjanto. (2005). Financial Performance Analyzing. PT Gramedia,Jakarta.






Sawir, Agnes. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta









http://www.unilever.co.id/id/Investor-centre/laporan-keuangan/








Senin, 12 Mei 2014

Pelaporan dan Pengungkapan Tata Kelola Usaha









AKUNTANSI INTERNASIONAL






PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA USAHA PADA PT. UNILEVER, Tbk TAHUN 2012










Disusun Oleh


4EB13


Kelompok 2 : Afrika Selatan






FAJAR JATNIKA 22210552


MAYA NURMALA SARI 24210292


NITALIA OKTAVIANI 25210014


SARI UTAMI 26210385


SINTYA EKA PUTRI 26210568














FAKULTAS EKONOMI


UNIVERSITAS GUNADARMA


DEPOK


2014















BAB I




PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang



Dalam kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat. Kemudian dalam pengambilan keputusan ekonomi dipengaruhi banyak faktor, misalnya keadaan perekonomian, politik dan prospek industri.


Adapun kualitas dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan tahunan (Annual Report) agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (Adequate disclosure).


Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas. Sehingga keberadaan dari disclosure atau pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan realiable tercermin di dalamnya.


Sedangkan dalam mekanisme pasar modal, pengungkapan badan usaha merupakan suatu cara untuk menyalurkan pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor untuk memudahkan alokasi sumber daya yang menunjukkan laporan tahunan (Annual Report) berupa media yang sangat penting untuk menyampaikan Corporate Disclosure (pengungkapan pada laporan tahunan).


Tata kelola usaha (Good Corporate Governance) terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat – alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan antara pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan.



Penerapan tata kelola usaha atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip tata kelola ini merupakan






salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global.


PT Unilever merupakan perusahaan besar dengan produk brand yang sangat dikenal oleh masyarakat. Dengan alasan tersebut, penelitian ini dibuat dan apakah perusahaan tersebut memiliki tata kelola usaha yang baik sehingga produk brandnya sangat terkenal di kalangan masyarakat.


Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA USAHA PADA PT. UNILEVER, Tbk PADA TAHUN 2012”.






1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut :


1. Apa saja informasi yang disajikan dari pelaporan dan pengungkapan tata kelola usaha pada PT. Unilever, Tbk Pada tahun 2012?


2. Apakah tata kelola usaha yang diterapkan pada PT Unilever, Tbk. Pada tahun 2012 sudah berjalan dengan baik?






1.3 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui infromasi apa saja yang disajikan pada pelaporan dan pengungkapan tata kelola usaha pada PT Unilever, Tbk pada tahun 2012 serta mengetahui apakah tata kelola usaha yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.















BAB II


LANDASAN TEORI






2.1 Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan


Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan (Hendriksen dan van Breda, 2002).


Menurut Hendriksen (2002) pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien.


Dari pengertian tersebut, pengungkapan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai informasi perusahaan yang akan digunakan oleh pemakai laporan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah menjalankan usahanya.






2.2 Konsep Pengungkapan Laporan


Hendriksen (2002) mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep yang umum dalam pengungkapan dalam laporan tahunan yaitu:


· Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)


Pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.


· Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)


Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.


· Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)


Pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. Full disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan.







2.3 Jenis Pengungkapan Laporan


Dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Yuliansyah,2007). Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (BAPEPAM, SAK, Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain). Sedangkan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang (BAPEPAM, SAK, Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain) antara lain informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi pada tahun yang akan datang, dan laporan keuangan, tambahan yang mencakup ungkapan menurut segmen dan informasi lainnya di luar harga perolehan.






2.4 Pengertian Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)


Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.


Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good corporate governance


Pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good corporate governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2005) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja.

Corporate governance didefinisikan oleh IICG (Indonesian institute of Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang


lain. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.


Corporate governance (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak - hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
























2.5 Prinsip – Prinsip Corporate Governance


Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance (GCG), yang padadasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum, penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :


1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing


2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah


3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan


4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap perusahaan


5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum


Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing - masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai.


Prinsip - prinsip utama dari good corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah :


1. Fairness (Keadilan)


Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.











1. Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi)


Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.


Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.


2. Accountability (Akuntabilitas)


Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.


Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.


3. Responsibility (Responsibilitas)


Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.







1. Independency (Independen)


Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor.


Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.






2. 6 Manfaat Tata Kelola Perusahaan


Dengan adanya penerapan corporate governance dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu :


1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada shareholders.


2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.


3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.


4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.












BAB III


PEMBAHASAN






3.1. Profil Perusahaan


Awalnya PT. Unilever berdiri dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. di Angke, Jakarta pada tanggal 5 Desember 1933dengan produk pertamanya sabun cuci Sunlight dan diikuti dengan produk margarine Blue Band dan sabun mandi Lux yang dipasarkan di Indonesia pada tahun 1936. Pada tahun 1997 pabrik dipindahkan dari angke (Jakarta) ke Jababeka (Cikarang). Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbuka dan melepas saham ke public dengan mencatatkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia pada 11 Januari 1982. Setelah menjadi perusahaan Tbk nama perseroan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Presiden Direktur berkewarganegaraan Indonesia pertama, Yamani Hasan, dilantik.


PT Unilever memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dan beberapa misi PT Unliver, Tbk yaitu :


· Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari.


· Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain.


· Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia.


· Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan.






3.2. Laporan Tahunan PT Unilever Tbk Pada Tahun 2012


Pada laporan tahunan (Annual Report) PT Unilever, Tbk tahun 2012 menyajikan informasi sebagai berikut :


· Ikhitsar Laporan : ikhitsar merupakan halaman awal dari isi laporan tahunan yang terdiri dari Kinerja Usaha, Unilever Sustainable Living Plan, Ikhtisar Data Keuangan Penting, Ikhtisar Saham,Sejarah Perseroan, Profil, Misi dan Nilai, Peristiwa Penting 2012, Brand serta Penghargaan yang diraih
























· Laporan Manajemen : laporan yang menginformasikan mengenai laporan dewan komisaris, profil komisaris, laporan direksi dan juga profil direksi PT Unilever.


· Analisa Dan Pembahasan Manajemen : laporan ini merupakan laporan inti yang dapat menilai sejauh mana sebuah perusahaan menjalankan usahanya tersebut. Pada analisa dan pembahasan manajemen, terdapat laporan operasional, laporan keuangan serta catatannya.


· Tata Kelola Usaha : laporan ini mengungkapkan tata kelola pada PT Unilever, Tbk yang terdiri dari tujuan tata kelola, struktur, RUPS, hubungan dewan komisaris dan direksi.


· Pengelolaan Perusahaan : pada bagian ini, terdapat informasi mengenai strategi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan misi sosial dari brand.


· Pengesahan Laporan Tahunan : laporan tahunan tahun 2012 dipertanggungjawabkan dan ditanda tangani oleh dewan komisaris dan direksi


· Laporan Keuangan Konsolidasian : menyajikan laporan konsolidasi


· Informasi Perusahaan : menyajikan informasi perusahaan seperti struktur organisasi dan kontak perusahaan






3.1. Pengungkapan Laporan Tata Kelola Usaha PT Unilever Tbk Pada Tahun 2012


Berikut ini adalah pengungkapan laporan tata kelola usaha pada PT. Unilever yang menyajikan informasi sebagai berikut :


· Tujuan Tata Kelola Usaha


PT Unilever Indonesia memiliki komitmen yang teguh untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aspek usaha Perseroan. Kami percaya bahwa pelaksanaan praktik-praktik yang menjunjung tinggi azas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di seluruhoperasional perusahaan merupakan syarat pentinguntuk mempertahankan dukungan para pemangku kepentingan perusahaan dan menjamin pencapaian misi dan tujuan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan PT Unilever selama ini bahkan telah melebihi proses kepatuhan ketentuan yang berlaku











· Struktur Tata Kelola


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (‘Undang-Undang Perseroan’) dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan terdiri atas tiga organ korporasi yang utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ ini, yang didukung oleh sejumlah Komite dan Sekretaris Perusahaan dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, mengarahkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas di antara masing-masing organ independen tersebut.






· Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakaninstansi tata kelola tertinggi dalam Perseroan.RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para Komisaris dan anggota Direksi, dan berwenang untuk meminta pertanggung-jawaban mereka atas jalannya pengelolaan Perusahaan. RUPS juga mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk besaran jumlah remunerasi Direktur dan Komisaris, pembagian dividen dan distribusi keuntungan, pengesahan Laporan Tahunan, penunjukan auditor eksternal, persetujuan tentang perubahan Anggaran Dasar, dan pemberian otorisasi kepada Direksi untukmenindak lanjuti hasil-hasil keputusan RUPS.


Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan komunikasi secara intens dengan Direksi dan komitekomite yang dibawahinya melalui pertemuan maupun laporan. Dewan Komisaris juga menyusun rekomendasi dan saran-saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan manajemen. Dewan Komisaris melaporkan tugasnya kepada RUPS, yang juga memiliki kewenangan untuk melimpahkan tugas-tugas lain yang dianggap perlu kepada Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan menetapkan arah strategis Perusahaan dan untuk mengelola, memanfaatkan dan mempertahankan aset-aset Perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perusahaan. Direksi memiliki





Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakaninstansi tata kelola tertinggi dalam Perseroan.RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para Komisaris dan anggota Direksi, dan berwenang untuk meminta pertanggung-jawaban mereka atas jalannya pengelolaan Perusahaan. RUPS juga mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk besaran jumlah remunerasi Direktur dan Komisaris, pembagian dividen dan distribusi keuntungan, pengesahan Laporan Tahunan, penunjukan auditor eksternal, persetujuan tentang perubahan Anggaran Dasar, dan pemberian otorisasi kepada Direksi untukmenindak lanjuti hasil-hasil keputusan RUPS.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan komunikasi secara intens dengan Direksi dan komitekomite yang dibawahinya melalui pertemuan maupun laporan. Dewan Komisaris juga menyusun rekomendasi dan saran-saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan manajemen. Dewan Komisaris melaporkan tugasnya kepada RUPS, yang juga memiliki kewenangan untuk melimpahkan tugas-tugas lain yang dianggap perlu kepada Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan menetapkan arah strategis Perusahaan dan untuk mengelola, memanfaatkan dan mempertahankan aset-aset Perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perusahaan. Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan di lembaga peradilan untuk masalah apapun; untuk mengikat Perusahaan terhadap pihak-pihak lain atau mengikat pihak lain dengan Perusahaan; dan untuk melaksanakan setiap dan semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan maupun masalah-masalah lain, dalam batasan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi melaporkan tugasnya kepada Dewan Komisaris.



· Komite – komite Tata Kelola Usaha

Tugas dan kewenangan yang memberikan rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka, dengan mempertimbangkan hak-hak, tanggung jawab dan kinerja mereka, serta menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham untuk disahkan dalam instansi RUPS. Dan juga Menyusun perencanaan pencalonan dan nominasi calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota berbagai Komite lainnya yang berada di bawah kepengawasan Komite. Pengangkatan jabatan untuk anggota komite ini berada di bawah kewenangan dan persetujuan dari instansi terpisah, yaitu dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS.

Komposisi dan Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada, Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini dilakukan setiap per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Ketua : Peter Frank ter Kulve Anggota : Maurits Daniel Rudolf Lalisang Anggota : Enny Hartati Sampurno



· Kode Etik Perseroan

Kode etik dijabarkan dalam prinsip bisnis ( CoBP ) yang merupakan standar operasional yang diterapkan dalam perilaku bisnis untuk memastikan bahwa setiap karyawan Unilever bertindak secara konsisten dan dengan integritas dalam seluruh kegiatan Perusahaan. CoBP mencerminkan komitmen dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan Perseroan jangka pendek dan jangka panjang, dan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, karyawan, konsumen, mitra bisnis dan masyarakat pada umumnya







· Pengendalian Internal

Prosedur yang digariskan karyawan dapat menyampaikan laporan dan tidak akan dirugikan akibat tindakan pelaporan tersebut. Direksi tidak akan menyalahkan manajemen atas kehilangan bisnis yang terjadi akibat dilaksanakannya kepatuhan terhadap CoBP, kebijakan dan instruksi wajib lainnya. Sebagai bentuk peningkatan kesadaran dan sosialisasi CoBP kepada karyawan selama tahun 2012 perusahaan mewajibkan karyawan untuk mengikuti program pembelajaran tentang prinsip bisnis Unilever, yang mencakup modul tentang Anti Suap, Perlindungan Informasi dan Sikap Hormat, Harga Diri dan Perlakuan yang Wajar serta empraktikkan Prinsip Bisnis.



· Unit Audit Internal dan Audit Eksternal

Unit Audit Internal memberikan jaminan dan layanan konsultasi yang independen dan obyektif untuk peningkatan efektivitas dan integritas operasional Perseroan. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut memberikan dukungan yang penting dalam menunjang Perseroan dalam merealisasikan tujuannya. Pelaksanaan tugas Unit Audit Internal (UAI) diatur oleh Piagam Audit Internal, yang menetapkan struktur, tugas dan tanggung jawab Unit. UAI diketuai oleh Internal Audit Group Manager, yang diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan melaporkan tugasnya langsung kepada Presiden Direktur Perusahaan. Internal Audit Group Manager dibantu oleh sejumlah auditor internal. Internal Audit Group Manager saat ini dijabat oleh Akhmad Saeful.

Berdasarkan Piagam Audit Internal, tanggung jawab Unit Audit Internal adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi paparan risiko yang signifikan dan berkontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko dan sistem pengendaliannya dan membantu Perseroan dalam melaksanakan pengendalian yang efektif melalui evaluasi efektivitas dan efisiensinya.

Laporan keuangan konsolidasi PT Unilever, Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh KAP Tanudireja, Wibisana dan Rekan (Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers). Selain melaksanakan audit tersebut, KAP ini tidak melakukan jasa profesional lainnya terhadap Perseroaan selama pelaporan

· Implementasi Sistem Manajemen Mutu

Operasional perusahaan ini mengacu pada serangkaian sistem manajemen mutu yang ketat. Semua produk, pabrik operasional dan sistem internal telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 selama lebih dari sepuluh tahun, yang diverifikasi setiap tahun dan disertifikasi ulang setiap tiga tahun dan menempuh verifikasi interim tahunan. Proses fabrikasi Foods dan Ice Cream telah memperoleh ISO 22000 Food Safety System, sertifikasi, dan sistem manajemen lingkungan telah memenuhi ISO 14001 Environmental Management Standard.

Perusahaan ini telah mendirikan sebuah Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC) untuk membuat asesmen dan memberikan jaminan bagi keselamatan produk-produk.

Pabrik Rungkut dari perusahaan ini memperoleh anugrah peringkat PROPER Gold dari Kementrian Lingkungan Hidup atas komitmennya terhadap kelestarian lingkungan



· Suara Konsumen dan Pengadaan Barang dan Jasa

Perusahaan menangani keluhan dan pertanyaan konsumen melalui layanan peduli konsumen yaitu “Suara Konsumen”. Konsumen dihimbau menggunakan Saluran Peduli Konsumen untuk memberikan saran-saran dan menyatakan kepuasan maupun keluhan atau pertanyaan. Seluruh keluhan dan pertanyaan akan direspons secara baik dan memuaskan. Temuan dan gagasan yang diperoleh dari Saluran Peduli Konsumen dikomunikasikan melalui Perusahaan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Online untuk masing-masing brand. Kinerja Suara Konsumen selanjutnya dievaluasi melalui Studi Kepuasan Konsumen untuk memastikan bahwa tata cara penanganan penelpon telah sesuai dengan ketentuannya.

Standar dan praktik pengadaan perusahaan diatur oleh Prinsip Kemitraan Bisnis Unilever / Unilever Business Partner Code dan Prinsip Pertanian Berkelanjutan/ Sustainable Agriculture Code. Unilever Business Partner Code bertujuan untuk memastikan berlangsungnya kondisi kerja yang adil dalam mata rantai pasokan, termasuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kebebasan berserikat, sistem penggajian dan waktu kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia

· Manajemen Resiko

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan. Corporate Risk Management Committee membantu Direksi dengan mengawasi rancangan dan implementasi dari sistem manajemen risiko terkini secara efektif. Komite ini terdiri atas Group Audit Manager, Financial Controller, Commercial Manager, Business System Manager dan Corporate Secretary, dan diketuai oleh Chief Financial Officer.



· Asuransi dan Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan

Setiap risiko yang terkait dengan aset operasional perusahaan dikelola dengan mengalihkan risiko ke pertanggungan asuransi. Aset-aset yang diasuransikan, yaitu aset tetap, termasuk bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan aset dalam pembangunan, dan didistribusikan di antara pabrik-pabrik di Cikarang dan Rungkut, kantor pusat, dan depot-depot perusahaan di seluruh Indonesia.

Unilever Indonesia bekerjasama dengan PT Chartis Insurance Indonesia menerbitkan polis asuransi pribadi untuk kecelakaan perjalanan bisnis. Asuransi yang memiliki jangkauan seluruh dunia ini dirancang untuk memberikan pertanggungan/manfaat bagi karyawan yang mengalami kerugian finansial akibat dari kecelakaan perjalanan untuk bisnis Perseroan.

Perseroan menghadapi sejumlah kasus hukum selama tahun 2012, yang berkaitan dengan operasional Perseroan. Namun Perseroan meyakini bahwa perkara hukum ini tidak mempunyai dampak material langsung dengan bisnis atau operasional Perseroan, sekalipun Pengadilan membuat keputusan yang tidak menguntungkan Perusahaan



· Akses Informasi

Informasi terkini tentang pergerakan harga saham, tindakan korporasi dan laporan keuangan kuartalan dan tahunan serta siaran pers, presentasi dan informasi korporasi lainnya tersedia di situs website perusahaan yaitu www.unilever.co.id. Perusahaan juga menyambut baik dan menanggapi setiap permintaan penjelasan, yang dapat dikirimkan setiap waktu ke alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 atau melalui Tel :+62 21 526 2112 dan Fax: +62 21 526 4020



BAB IV

KESIMPULAN



Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tata kelola usaha pada PT. Unilever, Tbk adalah infomasi yang disajikan dari laporan tahunan tata kelola usaha meliputi Tujuan Tata Kelola Usaha, Struktur Tata Kelola, Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, Komite – komite Tata Kelola Usaha, Kode Etik Perseroan, Pengendalian Internal, Unit Audit Internal dan Audit Eksternal, Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Suara Konsumen dan Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Resiko, Asuransi dan Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan, dan yang terakhir Akses Informasi. Didalam point – point tersebut sudah dijelaskan rinci yang membuat pengguna laporan keuangan mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Tata kelola usaha pada PT Unilever tahun 2012 dapat dikatakan baik, hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan Best Corporate Governance Award 2012 dalam kategori “Peran Stakeholders” dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Pengakuan tersebut menyatakan peran pemegang saham pada PT Unilever ini dapat menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.













DAFTAR PUSTAKA



Hendriksen Eldon S, dan Vanbreda Michael F. 2002. Teori Akunting. Jakarta : Interaksara


Soemarso, S.R. 2003. Akuntansi Suatu Pengantar (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.

www.iapi.or.id



http://www.sahamok.com/bei/lq-45/saham-lq-45-2013-agustus-2014-januari



http://www.unilever.co.id/id/Investor-centre/laporan-keuangan/



http://repository.widyatama.ac.id/








Standar Akuntansi Keuangan (South Africa)



AKUNTANSI INTERNASIONAL

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NEGARA AFRIKA SELATAN




Disusun Oleh
4EB13
Kelompok 2

FAJAR JATNIKA                               22210552
MAYA NURMALA SARI                            24210292
NITALIA OKTAVIANI                       25210014
SARI UTAMI                                      26210385
SINTYA EKA PUTRI                         26210568



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2014


BAB I
PENDAHULUAN


Standar Akuntansi berkaitan dengan peraturan – peraturan yang telah digariskan/ditetapkan. Peraturan – Peraturan tersebut dapat berbentuk sebagai peraturan resmi yang dikeluarkan oleh badan profesi berwenang maupun sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerimaan secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan dari para penggunanya untuk mengaplikasikannya dalam pelaporan keuangan.
Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-bedas dalam berbagai Negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana ke dua Negara ini memiliki kesamaan dalam hal yaitu Tradisi hukum, Paham kapitalisme, Berpendidikan tinggi, Angkatan kerja professional, Perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan Adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik.
Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin ter-integrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Standar tersebut memperoleh bentuknya setelah adanya dukungan dari IASB (International Accounting standards Board) terhadap standar akuntansi internasional. IASB dibentuk pada tahun 1973, dengan struktur terdiri dari IASC Board, consultative group, darr steering committees. Pengaruh standar akuntansi ini telah meningkat secara signifikan dan menjadikannya sebagai norma global menuju terciptanya harmonisasi dalam standar akuntansi dunia.
Penggunaan standar-standar akuntansi yang sangat rumit dan teknis merupakan kesalahan dari orang-orang yang terlibat dalam proses  pelaporan keuangan. Kesalahan tersebut adalah dalam bentuk kurang tepatnya pemahaman atau persepsi mereka mengenai kegunaan dari pada pelaporan keuangan.
Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani antara orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan tersebut.

Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan tentu saja biasanya akan memengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Proses implementasi standar akuntansi akan berkaitan dengan perilaku pihak manajemen dalam menyikapi standar akuntansi tersebut. Jika kita berbicara mengenai perilaku manajemen, maka kita juga akan membicarakan bagaimana persepsi pihak manajemen terhadap standar tersebut. Persepsi pihak manajemen ini pada akhirnya akan turut memengaruhi proses implementasi sebuah standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dibuatnya.


BAB II
PEMBAHASAN

Karakteristik Keuangan Afrika Selatan
·         Afrika Selatan termasuk anggota IFAD (International Fund For Agricultural Development) GAAP (General Accepted Accounting Principles) Convergence Studies
·         Organisasi Nasional Profesi Akuntansi di Afrika Selatan bernama South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)
·         Pernyataan standar untuk organisasi pemerintah di Afrika Selatan bernama South African Accounting Standards Board
·         Anggota dari IFAC (International Federation Of Accountant Community)
·         Opini anggota IFAC sebagai penelitian pengaturan dan peraturan standar
·         Akuntansi dan laporan audit menggunakan Report on the Observance of Standard and Codes (ROSC) yang merupakan bagian dari bank dunia

Kerangka laporan keuangan pada Negara Afrika Selatan

Financial Reporting Standards Council (FRSC) adalah dewan penyusun standar laporan keuangan yang dibentuk akhir tahun 2011 dan merupakan standar pusat untuk Negara Afrika Selatan.Sebelumnya, praktek standar akuntansi dilaksanakan oleh perusahaan sektor tertutup dan badan industri yang memiliki wewenang untuk persoalan standar akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan di Afrika Selatan.
APB (Accounting Principle Boards) diterima IFRS tanpa ada perubahan dan disetujui untuk menggunakan IFRS SEMs untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Hal itu dipermasalahkan interprestasi (taksirannya) yang berisi persoalan yang spesifik dalam pasar di Afrika Selatan yang umumnya hanya menunggu konfirmasi IASB(International Accountant Standard Boards)bahwa hal tersebut tidak akandipermasalahkan sebagai persoalan yang spesifik.
Selama eksistensinya, permasalahan praktik pedoman akuntansi didahului ada 4 interprestasi yaitu :
·         501 Akuntansi untuk pajak sekunder perusahaan "Secondary Tax on Companies (STC)


·         502 Undang – undang tarif pajak dan hukum pajak
·         503 Akuntansi untuk transaksi – transaksi pemberian kuasa ekonomi kulit hitam “Accounting for Black Economic Empowerment (BEE) Transactions”
·         504 IAS (International Accountant Standard) 19(AC 116) Batasan mengenai manfaat dari aktiva, syarat minimum dana dan interaksi mereka dalam lingkungan dana pensiun Negara Afrika Selatan (The south African Pension Fund Environment).

Peraturan dibuat hukum Afrika Selatan diumumkan resmi pada 2011, perusahaan di Afrika Selatan dipersilahkan menggunakan salah satu dari IFRS yaitu IFRS SMEs atau SAS GAAP (South African Statements of Generally Accepted Accounting Practice), tergantung dari perusahaan. Standar APB diadopsi IFRS sebagai standard SAS GAAP tanpa amandemen sampai bulan Mei tahun 2011.
Pada Maret 2012 keputusan yang telah dibuat sebagai berikut :
·         Penarikan kembali SAS GAAP yang akan diberhentikan, hal ini berlaku mulai dari tahun keuangan pada 1 Desember 2012.
·         FRSC akan meminta wewenang atas persoalan FRPs (Financial Reporting Pronouncement) yang berarti pernyataan laporan keuangan untuk pengambilan catatan dari keadaan lokal sekitar Afrika Selatan. Persoalan yang ini mencakup IFRS dan IFRS SMEs agar penyajikan FRPs tidak menimbulkan konflik antara IFRS dengan IFRS SMEs
·         APB akan memulai memproses pemailitan sukarela



Standar Akuntansi Baru Negara Afrika Selatan

IFRS untuk UKM dapat diterapkan oleh 'perusahaan minat yang terbatas', sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Amandemen Hukum Perusahaan Afrika Selatan tahun 2006 (yaitu, mereka tidak 'secara luas dipegang'), jika mereka tidak memiliki akuntabilitas publik (yaitu, tidak terdaftar dan bukan lembaga keuangan). Atau, perusahaan dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan Afrika Selatan penuh IFRS atau  GAAP.  Laporan Afrika Selatan GAAP yang sepenuhnya konsisten dengan IFRS, walaupun mungkin ada penundaan antara penerbitan suatu IFRS dan Pernyataan SA setara dengan GAAP (dapat mempengaruhi adopsi awal secara sukarela).

Afrika Selatan saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam arena politik, sosial dan lainnya.Oleh karena itu tepat untuk mempertimbangkan dampak dari pembangunan tersebut terhadap pelaporan keuangan dalam lingkungan yang berubah. Makalah ini mengeksplorasi asal-usul sistem akuntansi Afrika Selatan saat ini, mengingat statusnya sebagai negara berkembang, dan upaya untuk menunjukkan bahwa pelaporan keuangan harus diubah untuk mencerminkan perubahan wajah dari kain sosial Afrika Selatan, statusnya sebagai negara berkembang , serta munculnya pengguna baru dari laporan keuangan. Rekomendasi tertentu yang dibuat untuk mengatasi masalah ini.
Perusahaan Afrika Selatan yang menguatkan diri untuk pengenalan standar akuntansi baru yang akan mengatasi masalah bagaimana mereka menjelaskan pendapatan. Sementara sejumlah besar perusahaan menyadari perubahan yang akan datang, jauh lebih sedikit yang terpikat dengan ide.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Internasional dijadwalkan untuk merilis standar akhir mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan menjelang akhir tahun 2013, namun tanggal ini masih harus dikonfirmasi.
David Reuben, Mitra dan Kepala Audit di Grant Thornton Johannesburg, mengatakan target ini sedikit ambisius, meskipun standar hanya berlaku efektif pada 2017 karena kompleksitas perubahan yang diperlukan.
Grant Thornton International Business Report (IBR) survei triwulanan untuk kuartal kedua tahun ini mengungkapkan bahwa bisnis Afrika Selatan memiliki kesadaran yang lebih besar dari standar-standar baru dan perubahan yang akan datang, daripada banyak rekan-rekan mereka. Sebanyak 58% responden Afrika Selatan mengatakan mereka sadar akan perubahan, dibandingkan dengan hanya 25% di Perancis, 38% di India, 28% di Norwegia, 30% di zona euro dan 23% pada kelompok BRIC.
Reuben mengatakan survei menunjukkan peningkatan yang nyata dalam tingkat kesadaran lokal selama jajak pendapat IBR sebelumnya. Dia atribut ini ke etika yang kuat kepatuhan di negara itu, yang jelas dalam adopsi Afrika Selatan IFRS dan standar audit internasional maju dibandingkan banyak negara lain.
Sementara tingkat kesadaran yang tinggi, laporan IBR menunjukkan tidak menyukai universal untuk perubahan pelaporan karena mereka dipandang sebagai yang tidak perlu, dan pasti akan menambah biaya lebih lanjut dan kompleksitas.
Penelitian IBR Pengakuan Pendapatan mengungkapkan bahwa lebih dari dua pertiga dari Afrika Selatan swasta bisnis menyatakan keprihatinan bahwa pelaksanaan peraturan baru akan menambah biaya lebih lanjut (67%) dan kompleksitas (67%) atas laporan keuangan
mereka. Angka-angka ini nyata lebih tinggi daripada yang tercatat untuk Inggris dan BRIC (Meningkatkan biaya: Inggris - 57%, BRIC - 51% dan meningkatkan kompleksitas: Inggris - 48%; BRIC - 49%).
"Ini mungkin adalah peraturan yang paling kontroversial yang telah kita lihat dalam beberapa waktu," kata Ruben. "Di jantung standar adalah pertanyaan: apa yang terdiri dari pendapatan? Hal ini telah muncul sayangnya sebagai akibat dari ketidakpuasan diungkapkan oleh investor atas kemungkinan manipulasi angka dengan cara yang investor tidak benar-benar tahu di mana mereka berdiri.
"Apa investor cari adalah tolok ukur yang lebih baik dari apa yang membuat perusahaan centang dan bagaimana berkelanjutan itu benar-benar. Mereka ingin membuat keputusan untuk jangka panjang, dalam hal apa yang membuat perusahaan menonjol sebagai peluang investasi. Mereka juga ingin informasi lebih lanjut yang sebanding. Dengan cara itu mereka lebih baik informasi dan pada akhirnya lebih terlindungi. "
Bisnis Afrika Selatan tidak sendirian dalam keprihatinan mereka atas biaya dan kompleksitas meningkat sebagai hasil dari perubahan. Telah ada pergeseran dilihat di pasar lain untuk sentimen yang lebih negatif terhadap peraturan baru dibandingkan dengan sebelumnya IBR laporan.
"Berpotensi apa yang mereka katakan adalah bahwa ini adalah pekerjaan tambahan dan tweaking dan sistem baru yang berpotensi untuk diterapkan agar compliant yang pasti akan memakan waktu yang berharga tanpa pengembalian yang sepadan," kata Ruben.
Ia percaya transisi awal akan menjadi yang paling memberatkan, yang mungkin mengapa tenggang waktu yang lama tersebut telah diberikan sebelum mereka menjadi efektif (standar adalah efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah Desember 2016 / Januari 2017).
"Awalnya mungkin cukup tugas, tapi penambahan atau pengakuan pendapatan baru akan menjadi salah satu hal yang orang terbiasa melakukan. Eksekutif perusahaan tampaknya tidak akan terlalu terganggu oleh ini karena mereka akan menyampaikan tanggung jawab itu ke hukum, pajak dan akuntansi profesional mereka, "kata Ruben.
Dia mengatakan standar baru akan memperkenalkan tingkat memuncak pada transparansi dan membuat aliran pendapatan yang lebih dipahami. "Anda akan dapat memecah sungai-sungai ini dan membuat penilaian tentang apakah itu akan menjadi berkelanjutan dan apa yang membuat mesin berjalan."
"Itu tergantung apakah ini akan menciptakan pendapatan atau membedah menjadi komponen-komponennya, tetapi jumlahnya akan sama."

Ruben menambahkan bahwa ia tidak melihat adanya implikasi pajak utama sebagai 'pendapatan pendapatan', dan jika Anda sekarang laporan dalam kategori yang berbeda itu tidak akan berdampak pada kuantum pendapatan. Apa yang mungkin berdampak adalah apakah itu pendapatan dalam hal definisi pajak dan karena itu kena pajak, atau item mungkin menjadi kena pajak untuk pertama kalinya karena mereka sekarang terlihat pada laporan keuangan sedangkan mereka tidak sebelumnya.
Lebih kecil dan menengah perusahaan mungkin memiliki lebih dari sebuah tantangan dalam membuat switch-over meskipun mereka bisa mengatasi sakit kepala besar dengan melakukannya dengan benar dan investasi waktu dan sumber daya yang diperlukan dari awal.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu akan mengambil lebih banyak waktu.Hal ini tergantung pada kompleksitas aliran pendapatan. Ini juga akan menjadi lebih nyata sebagai peraturan yang diterapkan, "kata Ruben.
Dia menambahkan bahwa industri yang lebih kompleks yang paling mungkin harus membuat perubahan terbesar untuk laporan mereka.
Badan IT, telekomunikasi, dan bahkan real estate industri adalah contoh dari orang-orang yang mungkin memiliki aliran pendapatan buram dan unsur-unsur seperti program reward yang akan harus dipertanggungjawabkan secara berbeda.
Dengan jumlah kegagalan perusahaan baru-baru ini dan munculnya raksasa Internet berbasis seperti Facebook meninggalkan analis dan investor menggaruk-garuk kepala mereka dalam mencoba untuk melihat model pendapatan, perubahan baru pasti diperlukan.
Bulan-bulan mendatang, dan kemungkinan besar tahun, yang akan menjaga para profesional akuntansi dan audit pada kaki mereka karena mereka bisa mengatasi dengan standar-standar baru. Apakah mereka suka atau tidak, Reuben menyimpulkan.
Sebuah standar akhir sekarang diperkirakan menjelang akhir tahun 2013 dan akan efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2016 (FASB) atau 1 Januari 2017 (IASB). The IASB, tapi tidak FASB, akan mengizinkan aplikasi sebelumnya. [FASB-only: Perusahaan-perusahaan publik yang melaporkan hasil keuangan mereka pada tahun kalender telah sampai kuartal pertama 2017 untuk mematuhi dan perusahaan swasta akan memiliki penangguhan satu tahun].
 

BAB III
PENUTUP

Financial Reporting Standards Council (FRSC) adalah dewan penyusun standar laporan keuangan yang dibentuk akhir tahun 2011 dan merupakan standar pusat untuk Negara Afrika Selatan.Sebelumnya, praktek standar akuntansi dilaksanakan oleh perusahaan sektor tertutup dan badan industri yang memiliki wewenang untuk persoalan standar akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan di Afrika Selatan.
Perusahaan Afrika Selatan yang menguatkan diri untuk pengenalan standar akuntansi baru yang akan mengatasi masalah bagaimana mereka menjelaskan pendapatan. Sementara sejumlah besar perusahaan menyadari perubahan yang akan datang, jauh lebih sedikit yang terpikat dengan ide.


DAFTAR PUSTAKA
 

 

 

Template by:

Free Blog Templates